Anies Surati Risma Minta Kepastian Data Penerima Bansos Tunai

Jakarta, CNN Indonesia --

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut mengirim surat kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma untuk meminta kepastian data terkait masyarakat yang masuk dalam penerima bantuan sosial tunai (BST) atau bansos tunai.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lesari, pada Jumat (30/7) dalam sebuah diskusi virtual.

Premi awalnya menjelaskan setelah melakukan pembersihan data, Pemprov DKI akan menyalurkan BST sebesar Rp300 ribu per bulan untuk Mei dan Juni. Bantuan itu, akan diberikan kepada 1.007.379 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Di sisi lain, ia mengatakan Kemensos juga memberikan BST ke sekitar 738 ribu KPM. Dalam penyalurannya, bantuan yang bersumber dari APBD disalurkan melalui Bank DKI ATM, sedangkan bantuan dari Kemensos disalurkan oleh PT Pos.

"Sebelum hari raya Idul Adha kemarin kami melakukan top up untuk 907 ribu, dari sejuta penerima. Kenapa? karena masih ada data dobel 99.450 KPM, merupakan data dobel dari Kemensos, sehingga kami tidak bisa memberikan uang tersebut sebelum ada validasi data," kata Premi.

Ia menyebut, karena adanya dobel data itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun berkirim surat ke Mensos Tri Rismaharini.

"Pak Gubernur sudah bersurat kepada Ibu Mensos untuk meminta kepastian data by name, by addres. Siapa saja yang menerima BST Kemensos, sehingga kami lakukan pemadanan data dan uang yang memang masih kami tunda kepada para pemilik rekening bisa segera dicairkan," ujarnya.

Anies sebelumnya mengatakan, pihaknya telah menganggarkan Rp604 miliar untuk program BST bagi warga terdampak pandemi virus corona.

"Bantuan untuk masyarakat ada berbentuk bantuan sosial tunai itu sudah dianggarkan di DKI Jakarta Rp604 miliar," kata Anies dalam rekaman suara yang diterima, Minggu (18/7).

Risma belakangan ini sibuk blusukan ke sejumlah titik untuk mengawasi penyaluran bansos di lapangan. Paling anyar dia blusukan ke Kota Tangerang, Banten, Rabu (28/7).

Di Tangerang, Risma mendapati warga harus membayar Rp50 ribu untuk mendapat Bansos Tunai senilai senilai Rp200 ribu. Temuan lainnya, masih di Kota Tangerang seorang warga mendapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan nilai sembako yang kurang dari Rp200 ribu.

Dugaan pemotongan bansos juga dilaporkan di Depok, Jawa Barat. Seorang warga Depok melaporkan dugaan pemotongan jatah bansos senilai Rp50 ribu dari besaran Rp600 ribu yang seharusnya ia terima.

Risma mengatakan pihaknya akan mengevaluasi data penerima bansos, terutama bagi penerima berusia 20 tahun ke bawah.

Ia menjelaskan sudah menyempurnakan data penerima bantuan sosial di pusat. Namun pihaknya menemukan beberapa orang usia produktif sudah menerima Bantuan Sosial Tunai (BST).

Risma menduga kemungkinan ada data baru yang masuk dalam program BST karena dampak pandemi Covid-19 yang telah berlangsung hampir satu setengah tahun di Indonesia. Beberapa penerima BST usia produktif diduga adalah orang yang kehilangan pekerjaan yang terdampak pandemi Covid-19.

"Karena itu sekarang saya lagi teliti termasuk alamat-alamat yang mencurigakan. Ada penerima bansos rumahnya di jalan gede, ada yang rumahnya 3 lantai, ada yang punya mobil, nah kalau begitu akan langsung kita cut bansosnya," kata Risma saat ditemui di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (28/7).

(yoa/gil)

[Gambas:Video CNN]